Arsip | Hukum RSS for this section

DIREKTUR RUMAH SAKIT, APAKAH HARUS DOKTER?

Jabatan struktural Direktur Rumah Sakit apakah bisa di jabat oleh seorang yang bukan dokter? Peraturan Menteri Kesehatan nomer 971/Menkes/per/XI/2009 Pasal 10 ayat 1 “Direktur Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan”. Tenaga medis yang dimaksud, menurut beberapa kalangan yang berkepentingan ingin mendududki jabatan direktur rumah sakit yang bukan dari kalangan dokter, adalah siapapun yang bekerja dibidang kesehatan, termasuk perawat, tenaga kesehatan lingkungan dan kefarmasian.

UU Nomer 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada penjelasan pasal 45 dan 46, yang berhak melakukan tindakan medis adalah dokter. Ini pernah dibicarakan pada seminar RUU Keperawatan di Jakarta dengan maksud mengingatkan kembali tentang tugas-tugas perawat dan kewenangan yang dapat dilakukan oleh perawat. Pada penjelasan pasal 21 UU nomer 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan secara jelas tentang pengelompokan tenaga kesehatan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi yang dimaksud dengan tenaga medis adalah dokter. Pasal 1 ayat 2 UU kedokteran menyebutkan bahwa dokter adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter spesialis gigi, lulusan pendidikan kedokteran atau dokter gigi baik dalam negeri atau luar negeri yang dikaui oleh pemerintah. Baca Selengkapnya..

Marzuki Alie: Aulia Pohan Bukan Koruptor!

Ketua DPR Marzuki Alie angkat bicara soal pemberian remisi kepada Aulia Pohan (AP). Ia mengatakan, pemberian remisi merupakan murni kewenangan pemerintah dan tanpa disertai intervensi. Kepada tvOne ia menjelaskan bahwa AP bukanlah koruptor karena tidak terbukti memperkaya diri sendiri. AP hanya terkena pasal turut serta dan tidak terbukti turut menikmati hasil korupsi.

Bapak Ketua DPR RI nampaknya belum paham tentang definisi korupsi. Menurut penjelasan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Baca Selengkapnya..