BORNEO KETAPANG INDAH (BKI) BERSENGKETA DENGAN WARGA DESA (BARARAWA)


BKI Membuka Lahan Milik Desa Bararawa Secara SepihakDalih ingin dipekerjakan sebagai karyawan oleh perkebunan sawit membuat banyak warga mengambil keputusan untuk menyerahkan tanah ladang (SKT-A) mereka kepada perusahaan. Jika saja aturan-aturan tentang pendirian perusahaan perkebunan dipatuhi dan aturan pembebasan lahan oleh perusahaan dilaksanakan dengan benar sesuai dengan harga tanah yang berlaku, maka sismbiosis mutualisme antara warga dan perusahaan dapat terwujud. Keuntungan besar bagi perusahaan juga diiringi dengan kemakmuran bagi warga sekitar yaitu dengan bertambahnya pendapatan dan pembangunan fasilitas umum oleh perusahaan.

Harus kita cermati bahwa pembangunan perkebunan sawit tidaklah mudah. Para pengusaha sering kali mengeluhkan jalan untuk membangun perkebunan dibebankan kepada mereka. Bagaimana mungkin membangun perkebunan dengan akses jalan yang belum ada. Seandainya ada, itu melewati jalan-jalan pemukiman desa. Alhasil sering kali masyarakat yang tinggal dipemukiman desa yang berdekatan dengan pembangunan perkebunan sawit mengeluhkan rusaknya jalan akibat dari akses kendaraan berat. Sebagai gambaran, untuk membangun perkebunan sawit dan satu pabrik CPO (crude palm oil) membutuhkan sedikitnya 600 milyar apalagi ditambah beban untuk membangun jalan. Sementara kita ketahui bersama bahwa pengembalian modal kridit dari bisnis ini memerlukan waktu yang lama.

Keterangan diatas nampaknya membuat manajemen perusahaan menekan serendah mungkin ganti rugi pembebasan tanah oleh warga. Bahkan kalau memungkinkan bertindak “pura-pura bodoh” agar lahan segera dapat dikuasai dan digarap. Seperti contoh pada kasus sengketa tanah antara warga desa Bararawa kecamatan Pematang Karau di Barito Timur dengan PT. Borneo Ketapang Indah (BKI). Setiap kali ada warga masyarakat mengaku mempunyai tanah dan akan menjualnya kepada pihak perusahaan, maka dengan mudahnya “orang” perusahaan meminta keterangan kepada yang bersangkutan tentang letak tanah, diukur dan langsung dilakukan pembayaran tanpa meminta keterangan dari pihak-pihak lain yang seharusnya turut serta diatur dalam aturan penjualan tanah. BKI sebagai perusahaan yang sudah mengantongi izin lokasi “pura-pura” tidak tahu tentang tapal batas wilayah desa sehingga terjadi proses jual beli tanah antara warga desa Bambulung dengan disaksikan oleh perangkat desa Bambulung di desa Bararawa dengan perusahaan. Anehnya lagi, pengambil keputusan pembebasan lahan sudah didampingi orang-orang lokal yang sangat mengetahui wilayah setempat. Apakah  perusahaan tidak mengetahui tentang aturan pembebasan lahan atau kesengajaan untuk menekan ongkos pembuatan perkebunan?

Saat ini wilayah desa (tanah adat desa) Bararawa terdapat kurang lebih 200ha tanah hutan dan rawa yang masuk dalam izin lokasi BKI. Tanah yang sudah dikuasai BKI melalui jual beli dengan warga desa Bambulung seluas 48ha sudah digarap dan ditanami sawit. Sengketa tanah ini telah terjadi hampir 2 tahun lamanya. Keberatan dan tuntutan telah dilayangkan untuk mendapat tanggapan, tetapi hingga kini perluasan lahan terus terjadi ditengah sengketa. Warga seolah tak berdaya berhadapan dengan perusahaan. Tanpa bantuan/mediasi pemerintah daerah ataupun anggota legislative. Mengapa ini terjadi? Padahal berkali-kali kunjungan anggota dewan legislative keperkebunan selalu disertai dengan pesan untuk menyelesaikan sengketa. Apakah perkebunan juga menjadi ladang mendulang pundi-pundi rupiah guna kepentingan menarik suara? Haruskah rakyat menderita oleh permainan lobi guna kepentingan “orang-orang terhormat”?

Senin lalu, kesabaran warga Bararawa mencapai puncaknya. Dipimpin oleh Jam’an selaku kordinator aksi pengembalian tanah adat desa yang dikuasai sepihak aleh BKI melakukan penutupan akses jalan perusahaan agar aktivitas perkebunan menuju tanah mereka tertutup. Aksi ini juga diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa dan Damang selaku perangkat desa yang menandatangani segala aktivitas jual beli lahan. Bukan itu saja, warga desa Lebo juga mengutarakan tuntutan yang sama atas “hilangnya” sekitar 1000ha tanah desa dan hutan lindung mereka.

Warga Bararawa Menutup Jalan Borneo Ketapang Indah

Aksi tersebut juga mempertanyakan kemana kayu-kayu besar hasil tebas lahan yang dilakukan oleh BKI? Kita semua tahu bahwa banyak perusahaan sawit mengurus izin lokasi hanya untuk membabat hutan. Setelah itu mereka lari entah kemana.

Kapolres Bartim yang dikonfirmasi mengenai hal ini berjanji akan memediasi tuntutan warga hingga keinginan warga terpenuhi melalui satreskrim. Begitu juga tentang kecurigaan pengiriman kayu keluar daerah akan dilakukan pengusutan oleh anggota dilapangan dan menangkap pelaku. Kita tunggu janji kepolisian dan diharapkan agar pihak perusahaan segera menyelesaikan kesalahan-kesalahan selama ini. Kemakmuran dan kesejahteraan hanya bisa didapat jika semua aspek menuju kesana dilakukan dengan benar dan adil.

Berikut Galeri Foto Aksi Warga Desa Bararawa:

Tag:, , , , , ,

2 responses to “BORNEO KETAPANG INDAH (BKI) BERSENGKETA DENGAN WARGA DESA (BARARAWA)”

  1. yayuano m.suba says :

    kasus apa ini pak,,,apa sudah terungkap

  2. Hendra says :

    sudah sampai mana kasusnya bang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: