DIREKTUR RUMAH SAKIT, APAKAH HARUS DOKTER?


Jabatan struktural Direktur Rumah Sakit apakah bisa di jabat oleh seorang yang bukan dokter? Peraturan Menteri Kesehatan nomer 971/Menkes/per/XI/2009 Pasal 10 ayat 1 “Direktur Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan”. Tenaga medis yang dimaksud, menurut beberapa kalangan yang berkepentingan ingin mendududki jabatan direktur rumah sakit yang bukan dari kalangan dokter, adalah siapapun yang bekerja dibidang kesehatan, termasuk perawat, tenaga kesehatan lingkungan dan kefarmasian.

UU Nomer 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada penjelasan pasal 45 dan 46, yang berhak melakukan tindakan medis adalah dokter. Ini pernah dibicarakan pada seminar RUU Keperawatan di Jakarta dengan maksud mengingatkan kembali tentang tugas-tugas perawat dan kewenangan yang dapat dilakukan oleh perawat. Pada penjelasan pasal 21 UU nomer 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan secara jelas tentang pengelompokan tenaga kesehatan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi yang dimaksud dengan tenaga medis adalah dokter. Pasal 1 ayat 2 UU kedokteran menyebutkan bahwa dokter adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter spesialis gigi, lulusan pendidikan kedokteran atau dokter gigi baik dalam negeri atau luar negeri yang dikaui oleh pemerintah.

Berdasarkan argument diatas, menurut saya, direktur rumah sakit harus di jabat oleh seorang dokter. Suka atau tidak, itulah peraturan yang sudah ditetapkan. Warga Negara yang baik adalah yang taat aturan dan perundang-undangan.

Tag:, , , , , , ,

32 responses to “DIREKTUR RUMAH SAKIT, APAKAH HARUS DOKTER?”

  1. yusami says :

    benar….harus itu ! suka atau tidak suka, harus..!
    Hidup Dokter…!

  2. pgribartim says :

    kalau tenaga medis itu :
    1. perawat, berarti paman sekolah kami bisa dong, karena dia yang merawat halaman sekolah
    2. orang yang memberikan pertolongan pertama, berarti anak-anak pramuka bisa dong jadi kadis
    3. orang yang bisa menyembuhkan, berarti isteri saya bisa dong, karena dia yang menyembuhkan saya dari masuk angin

  3. Dewi.P.Sulasfian says :

    peraturan ditetapkan dengan pertimbangan2 yang sudah pasti mengarah kepada profesionalisme. Lah wong dokter yang ada banyak koq dicuekin???? Kapan RSUD BarTim bisa naik statusnya? Type D forevah!!!!!!! pissss…….

  4. Budisastro says :

    wah ini bermanfaat bagi saya, jika suatu saat jadi bupati periode akan datang, bahwa segala sesuatu pasti ada aturan dan landasannya

  5. roby says :

    kalau bukan dokter siapa lagi? apa kata dunia???

  6. yudi feriandi, dr says :

    menurut saya lain, kembalikan dokter ke fungsional dahulu, di Indonesia penyebaran dan rasio dokter masih jauh, apalagi harus masuk ranah manajemen yang notabene jauh lebih kompleks dari penatalaksanaan penyakit, pelayanan medis hanya bagian (bukan keseluruhan ) dari sebuah rumah sakit, berapa banyak lulusan MARS/MMR di Indonesia, di beberapa negara eropa bahkan pimpinan rumah sakit bisa dari non orang kesehatan sekalipun…the most important thing is…ORANG YANG MEMILIKI KAPASITAS MANAJERIAL DAN LEADERSHIP YANG BAIK…well banyak puskesmas kosong tiada dokternya….dan dokter begitu arogan ingin “menguasai semuanya”….berbagi porsi dan peran…. Mari lebih bijak memandang tantangan….

  7. akhta says :

    Saya setuju dengan dokter Yudi, tapi peraturan dan UU harus diamandemen terlebih dahulu. Bukan berarti sesuatu yang baik menurut pribadi tetapi bertentangan dengan peraturan, maka peraturan boleh dilanggar. Ikuti saja peraturan yang ada, suka atau tidak suka.😀

  8. examinar says :

    sesaui dengan aturan (uu), memang seharusnya yang menjadi direktur rumah sakit adalah para ahli medis. akan tetapi kesemuaan itu kurang benar bila dikaitkan dengan keahlian, semua memiliki keahlian/fungsi masing2, dokter berfungsi sbg tenaga medis, MARS/MMR berfungsi dalam manajerial atau direktur rumah sakit. sebaiknya kita melakukan suatu hal sesuai dengan fungsi dan keahlian kita masing2 (bertindak adil dan tidak serakah).

    Admin: Manusia seharusnya tidak serakah, itu betul. Tapi apakah bertindak sesuai peraturan dan UU itu serakah? Saya rasa justru sebaliknya. Kalo sudah dilarang tetapi tetap memaksakan kehendak, itulah serakah. Wallahualam.

  9. kartika says :

    warga negara yang baik harus bisa mematuhi peraturan yang ditetapkan.

  10. Nikolaus says :

    orang sekolah perawat mau merawat orang sakit…karna tak puas, mau jadi direktur…mereka ga berpikir bahwa bilamana ada kasus malpraktek dokter di RS yg dipimpinnya, maka direktur wajib bertanggungjawab. Dapatkah seorang perawat berahadapan dgn pengadilan utk menjawab hal ihwal tentang pelayanan medis/pelayanan kedokteran standar sehubungan dgn bgmana anakbuahnya melakukan malpraktek dari sudut pelayanan kedokteran itu, kalau otaknya aja ga ngerti cara kerja seorang dokter??

  11. Hendra says :

    bagitu lah manusia, tapi peraturan bisa dirubah oleh manusia itu sendiri kecuali disana dimasukkan UU tentang perubahan yang mengatur UU yang poin-poinnya menegaskan yang pasal dan ayat dalam UU itu sendiri adalah absolut.

  12. maidirodok says :

    pak saya minta maaf telah mencoreng nama baik SMPN 1 DUSUN TENGAH gara kecerobohan saya….dan teman-teman

    saya mohon bapak bisa memaafkan saya…?

    dari. muhammad maidi salim

  13. kustiawan, MMR says :

    menurut saya, orang paling berhak menduduki direktur rumah sakit itu orang yang mempunyai keahlian dibidang manajemen rumah sakit. untuk mempunyai keahlian itu tentunya harus menempuh pendidikan S2 (MMR/MARS) terlebih dahulu. sementara yang ikut menempuh pendidikan tersebut mempunyai latar belakang pendidikan S1 yang beragam; ada S.Ked (dr), SKM, SKP dan Sarjana lain bidang kesehatan maupun sarjana non kesehatan.
    Rumah sakit itu suatu organisasi yang memerlukan SDM dengan beragaman keahlian baik kesehatan maupun non kesehatan, jadi tentunya setiap lini harus ada leader/direkturnya ; seperti diterektur medik, direktur perawatan, direktur keuangan dlsb dengan di organisir oleh dirutnya supaya semuanya bersinergi.
    jadi dokter atau non dokter tak jadi permasalahan yang penting kompeten sebagai direktur.

  14. esa says :

    kepala bank haruskah SE, panglima TNI haruskah jendral, kepala biro hukum haruskah SH, kepala sekolah haruskah guru??????

  15. Guardian says :

    Fungsi Delegasi wewenang dan tanggung jawab medis merupakan Tugas Pokok dan Fungsi dari Direktur RS,,, yang kemudian disusul oleh kebijakan administrasi dan keuangan…… Delegasi hanya bisa diberikan oleh orang yang berwenang secara tekhnis…. Di Republik Indonesia (dan juga 100 persen negara lain) menyatakan bahwa wewenang tindakan dan tanggung jawab medis hanya bisa diberikan oleh seorang tenaga medis kepada orang lain yang bisa saja sebagai paramedis (perawat dsb), penunjang medis (fisioterapi dsb), non-medis (akupuntur dsb)…..

  16. DRY says :

    rumah sakit adalah organisasi yang komplek saling membutuhkan tidak bisa hanya diisi dengan dokter.. karena RS ada dokter perawat dan penunjang medis dan didalam nya ada komite medis dan termasuk disediakan pengecara kesehatan yang telah belajar tentang hukum kesehatan jadi siapapun yang akan jadi direktur tidak masalah asal mengerti masalah manajemen karena direktur tidak akan menangani masalah medis karena itu tags dari seorang dokter tapi bagamana mengkordinir dan mengerakan semua perangkat di rumah sakit untuk mencapai visi dan misi.. dan total dalam melaksanakan tugasnya.. sementara sebagian oknum dokter spesialis yang jadi direktur minta maaf terkadang masih mengurusi kerja sampingan sebagai dr spesialis sehinga kurang total dalam pelaksanaan tugas

  17. suntoro says :

    Pantes aja derajat kesehatan masyarakat Indonesia jelek terus, dokter aja kerjanya cuma cari jabatan doang bukan profesionalisme yang dia kerjakan sebagai seorang fungsional, kalau mau jadi direktur sekolah di Manajemen aja, kan sayang belajar 6 tahun tentang penyakit dan pengobatan, terus kerjanya cuma ngurusin administrasi, dan ngurusin uang doang, tk.

  18. jaka says :

    saya setuju dengan saudara suntoro kalau gitu perundang-undangan harus lebih tegas lg donk, kalau kadis kesehatan harus adalah sarjana kesehatan yaitu “selain dokter” karena dokter bukan kesehatan tapi dia medis (( sejtuju banget )) kalau begitu, fungsional ya fungsional aja ngapain juga ambil wilayah lain. itu kalau warga indonesia yang baik taat pada peraturan jelas toooooh?????????????

  19. perawat says :

    uu itu hasil lobi2 IDI diDPR. dokter umum itu ilmux cemen. gk bisa tindakan medis hx teori. itupun teori malpraktik. merka masuk kedokteran hx krn ada uang tpi tanganx gemetaran tindaki pasien. mk berlindunglah dia dgn perawat yg handal skill. skill ada krn teori n jam terbang dilapangan. mkx dunia pelayanan kesehatan dilndonesia kualitasx rendah.

  20. Meidi says :

    perawat sebegitu merasa mindernya dengan dokter berubah sombong , tenaga kesehatan teknis lain gak puas dengan penghasilannya dan jati dirinya ingin dihormati berlebihan, mereka semua sudah lama iri dengan dokter, tapi niat jahat dan koruptif ini tidak pernah menyelesaikan masalah. perlu diingat dokter telah membidani banyak profesi tenaga kesehatan lain bukan untuk diinjak oleh mereka tapi membantu memperbaiki kesehatan masyarakat bersama-sama, semua komen tak pantas saya rasa ujung-ujungnya duit, kalau anda mengelak berarti munafik………………kkkk

  21. togeljitu772013 says :

    prediksi sgp rabu
    04.09.2013
    *********
    77 – 92 – 42
    **********
    14 – 63 – 46
    dan untuk
    mengetahui
    lebih lanjut
    silahkan
    KLIK DISINI
    di jamin anda akan lihat hasilnya.

  22. al farizi zone says :

    Kalo untuk jadi direktur harus dokteer saya mau tanya seberapa banyak ilmu ke dokteran yang berguna ktika anda jadi direktur.. apakah setiap dokter pasti bisa memimpin.apakah setiap dokter pasti mengerti managemen apakah setiap dokter pasti pintar apakah setiap dokter bisa mengakomodir semua kebutuhan rs.apakah setiap dokter pasti mengerti undang undang .. kalian itu hanya gengsi profesi lupa jati diri..bahkan kecendrungan menginjak injak profesi lain merasa lbih baik dan selalu benar jangan lupa manusia tetap manusia membutuhkan manusia lain untuk berkarya.. dalam uu jika yg d maksud tenaga medis itu dokter berarti yang infus therpy iv.im .. hecting. Obs ttv anda kerjakan semua .. tapi kenyataan nya seberapa banyak di antara anda yg lihai infus sbrapa sering anda infus … makanya jadi manusia jangan sombong banyak istigfar profesi anda bisa berdiri karena di tunjang profesi lain nya… CAMKAN…….

  23. al farizi zone says :

    Oya nikolaus gaya lu selangit …….

  24. al farizi zone says :

    Untuk perwat seluruh indonesia jika di tempat anda ada dokter bernama nikolaus jangan mau jadi team nya dia jangan mau berkolaborasi dengan dia yang merendahkan perawt haram hukumnya di jadikan mitra….

  25. dr.rony says :

    Kalau menurut saya ini hubungannya dengan “tanggung Jawab”..Kenapa Direktur/Kepala Rumah sakit harus tenaga medis (dokter, drg, dsb) karena seorang Kepala Rumah Sakit yang akan memegang tanggung jawab apabila terjadi hal2 yang tidak diinginkan di rumah sakit tersebut, dan hal2 tersebut adalah hal2 yang berhubungan denga “medis”..
    Memang gak semua dokter itu punya ilmu tentang managerial, makanya di UU tersebut disyaratkan “berpengalaman di bidang managerial”, semua itu dibuat ada tujuannya, jadi tolong jangan melihat dengan sudut pandang picik kepentingan pribadi saja…
    Direktur itu dalam bekerja pasti akan dibantu oleh wakil direktur atau subbagian, disanalah direktur akan mengambil orang2 nonMedis atau paramedis untuk saling bekerjasama memperbaiki kekurangan…Gak mungkin khan direktur mengerjakan sesuatu sendirian…CMIIW..

  26. dr. Galuh says :

    saya rasa kalau bosan dengan perawat skm dan tenaga teknis yang gak jelas ini mendingan kita didik perawat untuk klinik kita sendiri kita didik tenaga kesling sendiri, kita didik tenaga lab sendiri dari anak-anak sma yang ada, saya mau liat apa bisa mereka mendidik dokter dari anak-anak sma????? sombong sekali mereka gak tau yang mendirikan cikal-bakal mereka. kalau ngiri dan ngerasa mampu sana test UMPTN kedokteran cemen aja lo sekalian

  27. bimbim says :

    PERATURAN MENTERI KESEHATAN
    REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 971/MENKES/PER/X
    I/2009
    TENTANG
    STANDAR KOMPETENSI PEJABAT
    STRUKTURAL KESEHATAN
    MENTERI KESEHATAN RE
    PUBLIK INDONESIA

    BAB I
    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1
    Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
    1. …
    2. …
    3. …
    4. …
    5. …
    6. …
    7. …
    8. …
    9. …
    10. …
    11. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
    12. …
    13. …
    14. …

  28. aisanadiati says :

    Aiiichhhh..ikutan komen donkkk….telat sihh…inj udah 2015 yah.hahaiii.aq sih lebih setuju ama sdra santoso yah.
    Gaboleh itu. Anak dosen saya aja dsiruh jadi kpala puskes gak mau..lebih milih mengabdi di daerah.so…kalo gmau jadi dokter yg mgabdi ngara,jagn ambil kdokteran dan mars.sekolahlah manajemn. Salah jurusan?nyesel?resiko donk…wkwkwk.lahan smua muanya diambil..iiichh.

  29. shandhi dr says :

    Aduh repot banget .bertengkar terus. Mendingan kalian kerja apa yang harus kalian kerjakan hari ini. Jangan mengurusi yang lain. Lihat pekerjaan sudah beres belum hari ini. Toh jabatan kalo gak di ridhoin alloh gak akan jadi dan sebaliknya kalo alloh meridhoi pasti jadi juga.

  30. Eko says :

    Memang harua dokter. Tapi tetep harus patuh sama aturan pemegang saham. Hahahaha…

  31. hukumkesehatan23 says :

    Menurut UUD RI 45 pasal 27 (1) disebutkan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

    Undang-undang dasar (UUD) 1945 pasal 27 menjadi sebuah landasan dasar hukum negara kita, yang menerjemahkan bahwa semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaannya tanpa memandang latar belakang profesi apapun.

    Dalam UU rumah sakit disebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (pasal 1). Agar pelayanan berjalan paripurna maka rumah sakit tidak hanya melakukan pelayanan kesehatan sampai ke tingkat yang canggih, tetapi juga pendidikan/pelatihan SDM, penelitian, dan pengembangan. Pada dasarnya tugas seorang direktur dalam hal ini adalah tugas leader dan manajer agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Tugas pemimpin rumah sakit dalam hal ini harus memelihara komunikasi dengan puluhan tenaga kesehatan yang ada. Jadi tenaga medis hanyalah bagian dari tenaga kesehatan yang ada, pelayanan medis pun akhirnya hanya merupakan bagian dari seluruh kegiatan yang ada.

    Pasal 34 Undang-Undang Rumah Sakitmenyebutkan bahwa kepala rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan. Sepanjang yang saya ingat, ada beberapa alasan yang dikemukakan pemerintah dan DPR yang setuju dengan pasal ini.

    Pertama, lebih mudah dokter belajar ilmu perumahsakitan dibandingkan tenaga kesehatan yang mengerti perumahsakitan belajar ilmu kedokteran.

    Menanggapi alasan ini, saya menjadi bingung. Apakah ini pernyataan ini berdasarkan fakta atau sekedar hipotesis belaka. Selain itu logika berfikirnya menjadi rancu. Disimak dari redaksi dan asal mula pasal tersebut diatas, dalam persyaratan pasal tersebut ditambahkan mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang perumahsakitan.

    Ini berarti bukan tenaga medisnya yang lebih substansial, melainkan kompetensi di perumahsakitan. Sehingga logika fikirnya mestinya dibalik, jika sudah mempunyai kompetensi bidang perumahsakitan semestinya tenaga kesehatan apapun jenisnya menjadi tidak masalah.

    Kedua, tenaga kesehatan lain akan mengalami kesulitan memimpin rumah sakit yang didalamnya terdapat banyak sekali dokter dan dokter spesialis.

    Lagi-lagi alasan ini hanya merancukan logika berfikir. Sebenarnya kemampuan memimpin rumah sakit didasarkan pada kompetensi ataukah egoisme profesi. Satu profesi tertentu merasa lebih dibandingkan profesi yang lain. Dan apakah benar semua dokter dan dokter spesialis tidak mau dipimpin oleh kepala rumah sakit yang seorang perawat misalnya.

    Sekarang mari kita bicara fakta. Saya mempunyai teman seorang dokter spesialis sekaligus direktur rumah sakit daerah. Saya bertanya seberapa seringkah ilmu kedokteran atau ilmu spesialisnya digunakan dalam memimpin rumah sakit? Dia menjawab jarang sekali. Karena menjadi direktur RSUD itu pekerjaannya sebagaian besar bersifat administratif. Bagaimana antar unit kerja internal dapat berkoordinasi dan bekerja sama.

    Disamping itu bagaimana pula membina hubungan denganstakeholder eksternal, baik pemerintah daerah maupun masyarakat umum. Memang ini tidak mewakili atau menjadi pembenaran bahwa tidak harus dokter untuk menjadi direktur rumah sakit. Tetapi selayaknya menjadi bahan pertimbangan.

Trackbacks / Pingbacks

  1. An Ironic Moment from the Michigan GOP Debate - November 14, 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: