Archive | November 2009

Pencegahan Penggunaan Narkotika pada Peserta Didik Menurut UU No 35 Tahun 2009

Jenis-jenis narkotika

Seminar sehari tentang Pencegahan Narkoba dan Seks Bebas di Kalangan Usia Didik yang diadakan PP Polri Kabupaten Barito Timur sedikit memberikan ilmu tentang perubahan UU Nomer 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU Nomer 5 tahun 1997 tentang Narkoba dan Psikotropika menjadi UU Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perubahan istilah “narkoba” menjadi “narkotika” tidak merubah maksud yaitu zat yang pada dasarnya sangat bermanfaat bagi kesehatan namun dapat merusak susunan syaraf pusat dan berbahaya apabila disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak memakainya karena akan dapat menimbulkan ketergantungan (kecanduan) dan kematian. Termasuk tidak merubah jenis-jenis benda yang mengandung zat-zat narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aditif (NAPZA).

Perubahan itu menurut informasi dari pembicara Kabag Bina Mitra Polres Barito Timur poin besarnya adalah bertambahnya tuntutan hukum kepada siapun yang menyalahgunakan narkotik dengan adanya kurungan minimal. Sebelumnya para pengguna, kurir, pengedar, dan pembuat narkotika ada kalanya hanya mendapat hukuman ringan. Namun kini, mereka akan mendapatkan hukuman minimal 4 atau 5 tahun. Poin penting lainnya, bahan pembuat narkotika juga sudah diatur penyedia dan tuntutan hukum bagi yang menyalah gunakan dan bagi yang tidak melaporkan tindak penyalahgunaan pada yang berwajib.

Pasal 128 ayat 1 yang berbunyi “Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)” Baca Selengkapnya..

Dugaan Pelanggaran Konstitusi Warga Negara Oleh Panitia Pengadaan CPNS Bartim

BartimPaham Konstitusionalisme adalah paham yang membatasi kekuasaan. Seringkali kekuasaan yang tidak terbatas dan tidak memiliki kontrol melakukan tindakan semena-mena dan melanggar hak asasi manusia. Berbagai keluhan dari masyarakat tentang kesigapan aparatur daerah dalam melayani sampai urusan warga masyarakat yang selalu dipersulit mewarnai pembicaraan banyak orang yang memiliki urusan dengan pemerintah sehingga hal ini perlu mendapat perlindungan konstitusi agar tercipta pemerintahan yang bersih, transparan dan partisipatif. Masih ada pula tindakan sewenang-wenang pegawai pemerintah dalam menerapkan aturan dan birokrasi dengan berdalih melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Baru-baru ini sebagian rakyat Barito Timur yang belum memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak terkonsentrasi dan termotifasi untuk mengabdi sebagai CPNS. Ribuan lamaran ditujukan kepada Bupati melalui Panitia Penerimaan CPNS di BKD. Lamaran dibuka secara umum dengan persyaratan sebagai filter mencari pelamar yang berkualitas untuk mengisi lowongan formasi yang diperlukan oleh pemda.

Pada tanggal 7 Nopember 2009 sebagai hari diumumkannya seleksi berkas, terdapat ratusan pelamar dinyatakan tidak lulus berkas yaitu dengan tidak tercantumnya nama mereka kedalam pengumuman nama-nama yang dinyatakan lulus berkas. Baca Selengkapnya..