Daftar Pemilih yang Terlupakan (DPT)


Pemilu legislatif telah usai dan berjalan lancar. Kisruh DPT tampaknya menjadi perbincangan hangat bagi pimpinan parpol yang kurang mendapat hasil yang diharapkan. Megawati, Wiranto, Prabowo dan banyak caleg yang mendapat suara yang jauh dari harapan ramai-ramai memperbincangkan kekacauan DPT seolah-olah hal itu adalah kagagalan pemilu 2009. Bahkan Gus Dur menyerukan pada pemerintah untuk melaksanakan pemilu ulang. Jauh sebelum pemilu digelar, DPT tampaknya sudah dapat diprediksi bakal kacau. Perdebatan antar parpol sebelum pemilu yang digelar oleh banyak stasiun tv tentang tidak validnya DPT tak juga membuat kekisruan  saat pemilu tidak terjadi. Lalu mengapa sampai terjadi kisruh DPT?

Banyak pihak yang harus bertanggung jawab terhadap DPT. Seingat saya pemilu 2004 petugas KPU beberapa bulan sebelum pemilu menurunkan tim yang mendata para calon pemilih yang kemudian ditetapkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Yang tidak masuk dalam DPS dapat melapor pada petugas (biasanya ketua RT) kemudian diusulkan kepada petugas KPU. Untuk pemilu sekarang, DPR adalah lembaga yang paling bersalah karena melahirkan UU no 10 th 2008 yang penyelesaiannya molor / mepet dari jadwal pemilu. Dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa sumber data pemilih harus menggunakan data kependudukan dari pemda setempat yang tentunya membuat pemda ikut terlibat dan bertanggung jawab terhadap DPT apalagi kalo sistim administrasi kependudukannya kacau.Dan lagi, petugas KPU didaerah  mengeluh karena pemda sangat terlambat menyerahkan data.Perlu diketahui, aparat KPU didaerah, menurut UU diatas, dibentuk 6 bulan sebelum pemilu. Jadi update data daftar pemilih sangat mepet waktu pemilu. Seingat saya, parpol banyak yang membahas tentang DPT pada 2 atau 3 minggu sebelum pelaksanaan pemilu.

Menurut wawasan saya, kekacauan DPT tidak dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran pidana yang dilakukan KPU dan diancam dengan hukuman 24 bulan penjara sebab semua pihak kususnya parpol yang paling berkepentingan terhadap hasil suara telah setuju dengan DPT yang dikeluarkan oleh KPU dan disebar pada setiap parpol. Ketika dalam bentuk DPS tidak ada partai yang sungguh-sungguh membela kepentingan para pemilih yang tidak terdaftar. Seperti contoh, saya baru tahu kalau terdaftar dalam DPT hanya sehari menjelang pemilu.Tetangga saya satu RT ada 16 orang yang tidak terdaftar. Mereka tidak tahu kalo tidak terdaftar dalam DPT padahal kalau mereka diperjuangkan oleh parpol yang telah mengetahui DPS beberapa minggu sebelum mereka memilih yang untung pasti parpol dan calegnya juga.Parpol lupa bahwa Daftar Pemilih yang Terlupakan (DPT) adalah aset bagi suara mereka dan para calegnya.

Jadi, iklan untuk tidak golput oleh pemerintah ternyata digagalkan oleh DPR, Pemda, dan Parpol. Salut untuk KPU yang sukses melaksanakan pemilu. Bravo KPU!!! Eh….. KPU itu pemerintah atau bukan ya?

Tag:,

2 responses to “Daftar Pemilih yang Terlupakan (DPT)”

  1. Agung Suparjono says :

    Soal DPT itu sistematis mas, begini jalannya:
    1. Pak de Rt mendata semua warganya (ada yang bener2 ada yang sesuai dgn daftarnya).
    2nd. Setelah didata diserahkan ke kelurahan/desa. untuk dilegeslasi oleh pihak Desa.
    3rd. Setelah dilegslasi dari desa, lalu dilegeslasi oleh kecamatan.
    4th. setelah di kecamatan baru dilegeslasi di KPUD.
    Nah clakanya, yang suka bermain di KPUD, aturannya data tinggal di legesliasi di kecamatan langsung disetujui, ini malahan diketik ulang dengan tujuan :
    1. menghemat anggaran biaya (hemat dari ndi iki)
    2. Mnghilangkan sebagian hak pilih warga, guna memenangkan parpol tertentu.
    3.Biar partai tertentu menang (ini mungkin sangkaan belaka)
    dan lebih clakanya lagi, pokja yang berugas menangani DPT, langsung tanda tangan saja, tanpa di cross cek ulang dengan data kecamatan, jadinya, begini deh DPT KISRUH.
    itu sangkaan dan versi saya, mongo ada versi yang lain

  2. budi says :

    sangkaan saya, ya partainya yang internetan (gobog-red)
    protesnya ya pas DPS atau pas DPT keluar, bukan setelah saya gak kepilih
    ya kalau mau ribut ya sebelum 14 hari setelah keluar depete
    lha warga gak dapat kartu suara malah beneran kok (kalau saya-red) gak usah capek-capek ngantri. kalau dapat gak digunakan itu golput, kalau gak dapat ya gol-gol aja lah
    .
    .
    ehhh sambil-sambil nyebar gosip ni…mau ada jambore blogger barito timur

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: