Archive | April 2009

Daftar Pemilih yang Terlupakan (DPT)

Pemilu legislatif telah usai dan berjalan lancar. Kisruh DPT tampaknya menjadi perbincangan hangat bagi pimpinan parpol yang kurang mendapat hasil yang diharapkan. Megawati, Wiranto, Prabowo dan banyak caleg yang mendapat suara yang jauh dari harapan ramai-ramai memperbincangkan kekacauan DPT seolah-olah hal itu adalah kagagalan pemilu 2009. Bahkan Gus Dur menyerukan pada pemerintah untuk melaksanakan pemilu ulang. Jauh sebelum pemilu digelar, DPT tampaknya sudah dapat diprediksi bakal kacau. Perdebatan antar parpol sebelum pemilu yang digelar oleh banyak stasiun tv tentang tidak validnya DPT tak juga membuat kekisruan  saat pemilu tidak terjadi. Lalu mengapa sampai terjadi kisruh DPT?

Banyak pihak yang harus bertanggung jawab terhadap DPT. Seingat saya pemilu 2004 petugas KPU beberapa bulan sebelum pemilu menurunkan tim yang mendata para calon pemilih yang kemudian ditetapkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Yang tidak masuk dalam DPS dapat melapor pada petugas (biasanya ketua RT) kemudian diusulkan kepada petugas KPU. Untuk pemilu sekarang, DPR adalah lembaga yang paling bersalah karena melahirkan UU no 10 th 2008 yang penyelesaiannya molor / mepet dari jadwal pemilu. Dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa sumber data pemilih harus menggunakan data kependudukan dari pemda setempat yang tentunya membuat pemda ikut terlibat dan bertanggung jawab terhadap DPT apalagi kalo sistim administrasi kependudukannya kacau.Dan lagi, petugas KPU didaerah  mengeluh karena pemda sangat terlambat menyerahkan data.Perlu diketahui, aparat KPU didaerah, menurut UU diatas, dibentuk 6 bulan sebelum pemilu. Jadi update data daftar pemilih sangat mepet waktu pemilu. Seingat saya, parpol banyak yang membahas tentang DPT pada 2 atau 3 minggu sebelum pelaksanaan pemilu.

Menurut wawasan saya, kekacauan DPT tidak dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran pidana yang dilakukan KPU dan diancam dengan hukuman 24 bulan penjara sebab semua pihak kususnya parpol yang paling berkepentingan terhadap hasil suara telah setuju dengan DPT yang dikeluarkan oleh KPU dan disebar pada setiap parpol. Ketika dalam bentuk DPS tidak ada partai yang sungguh-sungguh membela kepentingan para pemilih yang tidak terdaftar. Seperti contoh, saya baru tahu kalau terdaftar dalam DPT hanya sehari menjelang pemilu.Tetangga saya satu RT ada 16 orang yang tidak terdaftar. Mereka tidak tahu kalo tidak terdaftar dalam DPT padahal kalau mereka diperjuangkan oleh parpol yang telah mengetahui DPS beberapa minggu sebelum mereka memilih yang untung pasti parpol dan calegnya juga.Parpol lupa bahwa Daftar Pemilih yang Terlupakan (DPT) adalah aset bagi suara mereka dan para calegnya.

Jadi, iklan untuk tidak golput oleh pemerintah ternyata digagalkan oleh DPR, Pemda, dan Parpol. Salut untuk KPU yang sukses melaksanakan pemilu. Bravo KPU!!! Eh….. KPU itu pemerintah atau bukan ya?