akhta's Blog

First step leader

Pencegahan Penggunaan Narkotika pada Peserta Didik Menurut UU No 35 Tahun 2009

Posted by akhta pada November 21, 2009


Jenis-jenis narkotika

Seminar sehari tentang Pencegahan Narkoba dan Seks Bebas di Kalangan Usia Didik yang diadakan PP Polri Kabupaten Barito Timur sedikit memberikan ilmu tentang perubahan UU Nomer 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU Nomer 5 tahun 1997 tentang Narkoba dan Psikotropika menjadi UU Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perubahan istilah “narkoba” menjadi “narkotika” tidak merubah maksud yaitu zat yang pada dasarnya sangat bermanfaat bagi kesehatan namun dapat merusak susunan syaraf pusat dan berbahaya apabila disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak memakainya karena akan dapat menimbulkan ketergantungan (kecanduan) dan kematian. Termasuk tidak merubah jenis-jenis benda yang mengandung zat-zat narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aditif (NAPZA).

Perubahan itu menurut informasi dari pembicara Kabag Bina Mitra Polres Barito Timur poin besarnya adalah bertambahnya tuntutan hukum kepada siapun yang menyalahgunakan narkotik dengan adanya kurungan minimal. Sebelumnya para pengguna, kurir, pengedar, dan pembuat narkotika ada kalanya hanya mendapat hukuman ringan. Namun kini, mereka akan mendapatkan hukuman minimal 4 atau 5 tahun. Poin penting lainnya, bahan pembuat narkotika juga sudah diatur penyedia dan tuntutan hukum bagi yang menyalah gunakan dan bagi yang tidak melaporkan tindak penyalahgunaan pada yang berwajib.

Pasal 128 ayat 1 yang berbunyi “Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)” bertujuan melindungi generasi penerus bangsa dari bahaya narkotika. Keluarga harus pro aktif menjaga anggota keluarganya untuk tidak mengkonsumsi narkotika dan siap menanggulangi bila terjadi penyalahgunaan.

Pasal 131 menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” Dengan bunyi pasal 131 tersebut kini terdapat tuntutan hukum bagi guru yang tidak melapor pada polisi apabila ada kejadian pemakaian atau penyalahgunaan narkotika disekolah. Selama ini penyalahgunaan selalu diusahakan diselesaikan secara intern sekolah karena melindungi peserta didik dari ancaman pidana. Akibat dari pelaporan kejadian penyalahgunaan oleh guru dijamin pada pasal 128 ayat 2 yang berbunyi “Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.”

Dengan demikian sikap tidak melaporkan kejadian penyalahgunaan narkotika, alkohol dan pil koplo dapat menyebabkan terkena sangsi pidana bagi guru dan peserta didik. Lebih baik melaporkan kejadian penyalahgunaan sehingga mereka yang terlibat tidak terkena sangsi hukum dan mungkin menjadi shock terapi bagi peserta didik untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari atau segera mendapat rehabilitasi apabila telah kecanduan.

Berikut ini beberapa pasal selain pasal-pasal diatas yang melindungi peserta didik dari bahaya narkotika :

Pasal 55

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 111, 112

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

About these ads

21 Tanggapan to “Pencegahan Penggunaan Narkotika pada Peserta Didik Menurut UU No 35 Tahun 2009”

  1. budies berkata

    awas jangan coba-coba

  2. Hairullah berkata

    Hukuman denda yang bermilyar2 masih belum membuat jera pelaku2 narkoba. Bagi pemerintah yang berduit dan pemakai narkoba, baginya duit hal sepele … Kaya artis2.. Kenapa terkadang hukuman warga biasa lebih besar dari warga tinggi. Ini bukab keadilan namanya. Hukum tak pilih kasih, tapi kok hukum mandang duit

  3. Rudhy Sinyo berkata

    Masyarakat dan Keluarga pecandu di kriminalisasi…
    mampukah negara menyediakan tempat penjara jika pasal ini mau di tegakkan?.
    Mau berapa banyak masyarakat dan keluarga pecandu akan masuk ke penjara???.

    Berikan batasan yang tegas antara pecandu, pengedar, bandar dan produsen…
    jangan pukul rata hukuman kepada pecandu dengan tindakan pidana hukum yang sama, mereka hanyalah korban bukan di kriminalisasi dengan dampak yang cukup banyak dengan pemenjaraan…

    Mereka hanyalah membutuhkan perawatan dan pengobatan bukan pemenjaraan.

    Pertanyaan terakhir, UU terbaru ini mau melindungi rakyat atau malah sebaliknya….

  4. zarod berkata

    @ Rudi sinyo : Keliatannya sampyean fast reading deh… jangan kebanyakan nonton tivi mas, tapi banyak lah membaca sampai selesai.

  5. akhta berkata

    Dari hasil membaca ulang tulisan saya, UU ini sangat pro Rakyat apalagi pecandu dan keluarganya. Pecandu yg dilaporkan oleh keluarganya tidak akan terkena tuntutan hukum dan akan mendapatkan pembinaan / rehabilitasi di puskesmas / RS yg ditunjuk oleh pemerintah. Untuk pelaku bisnis narkoba, mereka akan dituntut minimal 4 tahun penjara dan denda paling sedikit 800jt. Tidak akan ada lagi hukuman kurang dari 4th, apalagi cuma hitungan bulan saja. Coba cari UUnya di MR.GOOGLE lalu baca sampai selesai UU itu. Dan berdo’a lah supaya supremasi hukum dan keadilan di negara kita dapat ditegakkan.

  6. Rudhy Sinyo berkata

    @ Zarod : bukan hanya fast reading rekan zarod, namun saya juga pelaku korban narkoba.
    Sehingga jika saya di samakan dengan kebanyakan nonton TV sepertinya tidak sama.

    Silahkan hangout di gerakan korban napza jawa timur di http://www.eastjavaaction.org.
    biar anda terbuka, kenapa kami memperjuangkan hal ini….
    Bila perlu, kami akan sodorkon dampak perang terhadap napza dan kriminalisasi pecandu.

    Saya hanya menyampaikan prespektif bahwa pecandu adalah korban. Sekarang pertanyaanya adalah (@ kepada rekan Zarod) jika ada anggota keluarga, adik, kakak, saudara yang mengalami korban penyalahgunaan narkoba, apakah pilihan anda? di penjara atau di rehabilitasi?.

  7. budisan68 berkata

    ada lomba bikin banner dan logo, hadiah menarik http://smadutabartim.wordpress.com/2009/12/13/lomba-bikin-banner-dan-logo/

  8. Hery irawan berkata

    1.Bagaimana cara menekan penyalah gunaan narkoti ?
    2.Berapa kadar yg dpat menyebabkan kecanduan pd pemakaian narkotika ?
    3.Brp waktu paruh zat narkotika dpt berada dlm tubuh ?
    4.Zat narkotika apa yg paling toksik ?Mengapa ?
    5.Zat adiktif apa yg terdapat dlm kokain ?
    6.Zat aktif yg terdapat pd candu

  9. Rudhy Sinyo berkata

    @ Zahrod dan Akhta:

    Pengalan perjuangan kami pada rentang waktu tahun 2007 hingga 2009 terhadap RUU Narkotika yang hingga akhirnya tetap di sahkan menjadi UU Narkotika No 35 Tahun 2009;

    Surat Terbuka pada pertengahan tahun lalu oleh Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)

    Kepada Yth.
    1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI
    2. Presiden Republik Indonesia
    di tempat

    Dengan hormat,

    Sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Presiden RI kepada Ketua DPR perihal beberapa RUU yang seharusnya disahkan pada akhir masa pemerintahan RI 2004-2009, salah satunya adalah RUU Narkotika. Kami sebagai anggota masyarakat dan bangsa Indonesia yang menyaksikan dan mengalami bahkan turut melaksanakan serta hidup dalam UU Narkotika dan Psikotropika RI yang disahkan tahun 1997 lalu, justru mempunyai pemikiran yang berbeda dari apa yang disampaikan kepada Ketua DPR-RI.

    Setelah mendapatkan, melihat, membaca, mempelajari, dan melakukan evaluasi terhadap RUU Narkotika, kami menemukan bahwa RUU tersebut masih sangat jauh dari memadai, bahkan lebih buruk dari UU yang berlaku saat ini, yaitu UU No. 22/1997 tentang Narkotika.

    Beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan RUU Narkotika:

    1. Alasan utama untuk melakukan amandemen UU No. 22/1997 tentang Narkotika adalah penjabaran Butir A Pasal 3 UU tersebut dimana sangat terkait dengan mendesaknya dilakukan upaya-upaya penanggulangan masalah kesehatan yang dalam sepuluh tahun belakangan mengalami peningkatan yang sangat pesat dibandingkan periode-periode sebelumnya, terutama penyebaran HIV dan penyakit menular lainnya di dan dari kalangan pengguna NAPZA suntik ke populasi yang lebih luas;

    2. Pada bagian konsideran “mengingat” RUU itu, tidak mencantumkan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Padahal UU No. 10/2004 tentang Tata Cara Pembentukan Undang-undang mensyaratkan semua UU yang dibentuk oleh DPR RI dan/atau Pemerintah RI harus memegang teguh prinsip-prinsip hak asasi manusia;

    3. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Bab tentang Ketentuan Pidana RUU Narkotika pun banyak yang melanggar hak-hak manusia jika RUU diberlakukan oleh Pemerintah RI. Salah satu contohnya adalah penerapan hukuman penjara minimal 4 tahun bagi pecandu (orang yang menderita sakit dan seharusnya mendapat perawatan) ketika terbukti memiliki narkotika golongan I;

    4. Di samping itu, RUU Narkotika tidak memberikan batasan yang tegas antara pengguna/pecandu dan pengedar/produsen. Ketentuan pidana dalam RUU Narkotika itu hampir tidak memiliki perbedaan dengan UU No. 22/1997. Satu-satunya yang membedakan di antara keduanya adalah munculnya gramatur dalam ketentuan RUU Narkotika untuk memperberat sanksi bagi terdakwa kasus narkotika. Ketentuan seperti itu -jika diterapkan- akan melanggengkan praktik-praktik kepolisian selama ini yang seringkali mengenakan pasal pengedaran (pasal 78 UU No. 22/1997) dan penjualan (pasal 82 UU No. 22/1997) terhadap para pengguna/pecandu narkotika yang tertangkap polisi. Padahal para pengguna/pecandu narkotika seharusnya dikenakan pasal 85 UU No. 22/1997 yang meminta hakim di pengadilan untuk mempertimbangkan vonis rehabilitasi bagi para pengguna/pecandu narkotika itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7/2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Selain tidak manusiawi, praktik-praktik pemutarbalikan seperti itu terbukti menimbulkan pelanggaran hukum dari aparat kepolisian seperti penyiksaan, pemerasan atau meminta suap, dan pelecehan seksual;

    5. Karena itu pula, RUU Narkotika tetap mengkriminalkan masyarakat yang, akibat lemahnya perlindungan negara agar napza ilegal tidak beredar, tertangkap menggunakan NAPZA padahal penggunaan NAPZA merupakan suatu kejahatan tanpa korban. Lebih tidak adil lagi, RUU Narkotika memberikan sanksi tegas bagi setiap anggota masyarakat (termasuk keluarga) yang mengetahui adanya rantai pasar gelap narkotika (supply dan demand) dan tidak melaporkan diri kepada pihak yang berwajib;

    6. Dengan demikian, pemberlakuan UU No. 22/1997 tentang Narkotika yang membawa dampak lebih buruk bagi masyarakat akan terus berlanjut, di antaranya:
    • Jumlah penangkapan dan pemenjaraan anggota masyarakat atas kasus NAPZA terus bertambah, menyebabkan populasi lapas dan rutan di seluruh Indonesia berada jauh melebihi kapasitas huninya. Sejak 1997 hingga akhir 2008, tercatat 175,535 WNI yang tertangkap dan dipenjarakan atas kasus NAPZA. Ironisnya, 73% kasus tersebut adalah pengguna/pecandu, 25% pengedar, dan hanya 2% produsen;
    • Jumlah anggota masyarakat yang terlibat dalam peredaran dan penggunaan NAPZA ilegal terus meningkat dalam sepuluh tahun terakhir atas keuntungan yang cukup menjanjikan di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia dengan kenaikan rata-rata 19 ribuan orang per tahun yang menjadi tersangka kasus NAPZA;
    • Angka penularan HIV dan Hepatitis C akibat penggunaan bergantian alat suntik NAPZA meningkat tajam dalam sepuluh tahun terakhir. Status sebagai pelanggar hukum memaksa para pengguna napza yang juga merupakan anggota masyarakat untuk menghindar dari layanan-layanan publik termasuk kesehatan, sehingga dari 16 ribuan kasus AIDS yang dilaporkan sejak 1987, lebih dari 40%-nya adalah pengguna NAPZA suntik. Penularan tidak berhenti di kelompok pengguna napza saja namun berlanjut ke pasangan seksual dan anak-anak mereka;
    • Angka kematian terkait NAPZA di Indonesia diperkirakan berjumlah 15,000 per tahun sejak 2004. Kematian-kematian ini berkaitan erat dengan kualitas NAPZA yang tidak akan pernah dapat terawasi karena dikuasai dan diproduksi secara gelap, diedarkan di jalanan, dan dikonsumsi tanpa pengawasan medis maupun sosial. Ketiadaan pengawasan medis serta keengganan memperoleh layanan kesehatan akibat status kriminal para pengguna napza sangat menyulitkan untuk terjadinya deteksi dini penularan penyakit mematikan di kelompok populasi ini.

    Berdasarkan alasan-alasan yang kami sampaikan di atas, kami memohon kepada wakil kami di DPR RI untuk melakukan penundaan pengesahan RUU Narkotika dan melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih komprehensif terhadap RUU tersebut dengan melibatkan peran masyarakat yang lebih luas.

    Kami yang mewakili Rakyat Indonesia,

    PS: apakah maksud perbaikan2 yang lebih komperensif telah tertera pada UU tersebut?. mari kita diskusikan…

  10. akhta berkata

    Semua tergantung dari moral para penyidik (polisi), jaksa dan hakim yg mengadili sidang narkoba. Mereka yg dapat membedakan siapa produsen, pengedar, kurir dan pengguna. Sering terjadi pengedar akan mengaku sebagai korban NAPZA kalo sudah disidik di kepolisian untuk mencari celah hukum yg meringankan. Menurut saya, perlakuan yg tidak adil dimata hukum adalah penyebab segala keruwetan negara kita. Kalo sampean sudah pernah masuk Rutan Medaeng di Surabaya, pasti banyak menjumpai kasus2 yg timpang vonisnya terutama kasus narkotika. Semua karena uang yg besar dan mafia diperadilan. Sebaik apapun UU kalo orang yg menegakkan moralnya sama bejatnya dengan pelaku bisnis narkoba yg tidak memiliki rasa kemanusiaan, maka percuma saja UU yg disusun berdasarkan moral kemanusiaan akan tetap diselewengkan dan tidak memenuhi rasa keadilan.
    Dengan demikian menurut saya UU No 35 th 2009 tetap harus didukung oleh masyarakat yang sehat yg belum menjadi korban karena bersikap preventif untuk generasi muda terutama peserta didik yg sangat jelas bahwa mereka bukanlah pelaku bisnis narkotika. Dan mereka berhak mendapatkan rehabilitasi bila telah menjadi korban atas ketidak tahuannya. Bagi anggota masyarakat yg paling tahu tentang lingkungan tinggalnya juga harus proaktif melaporkan keadaan lingkungannya minimal kepada ketua RT sebagai wujud tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa karena peserta didik menjadi korban narkotika awalnya karena lingkungan tinggal di masyarakat sering membiarkan para pelaku bisnis narkotik bebas diwilayah tinggalnya. Produsen memang sulit untuk dilacak, tetapi para pengedar biasanya telah dikenal oleh masyarakat sekitarnya. Hanya kadang2 ketidak pedulian dan rasa ketakutan berhadapan dengan mereka menyebabkan kita diam.
    Terima kasih untuk mas Rudi Sinyo. BTW, saya pernah punya teman di Surabaya yg namanya kayak nama sampean dan kebetulan dia dulu pengedar narkoba di wil kr menjangan, semolowaru dan sekitarnya. Kalo saya tahu Rudi dan pekerjaanya berarti dulu saya juga ….. piss mas!!!

  11. Rudhy Sinyo berkata

    Mantab mas Akhta…
    Ulasannya kampanye putih, semoga hal ini menjadi pencerahan dekriminalisasi bagi korban napza dan tentunya para pembaca dapat mengambil suatu pembelajaran dari diskusi ini.

    Btw, salam kenal dan “recovery is long journey” semoga sukses selalu.

  12. bayu putra berkata

    nah murid-murid perlu membaca neh ulasan dari laman pak akhta..penting banget neh.

  13. asep93boy berkata

    Waow kalo gitu bahaya dong… aku gak mau coba-coba ah

  14. marunda berkata

    makanya jangan coba narkoba,bisa mematikan dan hidup anda akan rusak dunia dan akhirat kelak :(

  15. deddy berkata

    klo pelaku bisnis dan pengedar narkoba tidak dapat pemberatan hukuman, maka akan banyak generasi kita yang “lumpuh” dan akan makin terjajah secara ideologi, budaya dan sosial ekonomi. truz mo jadi apa negara ini? so…saya setuju banget klo hukumannya makin diperberat. soalnya, klo dah kecanduan bisa dimanfaatkan jadi pelaku bisnis narkoba juga.

  16. mozha berkata

    kalau pemakai tapi sudah menjalani terapi rehabilitasi 4kali pengobatan terus ditangkap itu tetap kena tindak pidana juga ya dari pengadilan………….

  17. PANGERAN berkata

    memakai sabu sabu dan ganja
    terjaring razia ditemukan sabu sabu 0.003 ml
    disangkakan pasal berapa pak?

  18. PANGERAN berkata

    memakai sabu sabu dan ganja dan
    terjaring razia kemudian ditemukan sabu sabu 0.003 ml
    disangkakan pasal berapa pak?

  19. Herry Indranugraha berkata

    Saya lebih setuju, jika undang2 narkotika dibuat yang mengarah kepada putusan yang dilaksanakan oleh Rakyat dari hasil penyidikan Kepolisian yang kemudian langsung diadili oleh Rakyat tanpa harus melibatkan Kejaksaan yang kemudian Pengadilan sebagai sumber ketidak adilan dan ketidak jeraan si produsen, pengedar maupun pengguna. Jadi Khusus untuk Narkotika hanya Rakyat yang MENGADILI nya, dan memusnahkan barang bukti sedang Jaksa dan Pengadilan/Hakim hanya sebagai Saksi dari Pengadilan yang dijalankan oleh Rakyat tidak boleh ikut campur dalam hal ini, sementara Kepolisian bertugas menyerahkan hasil tangkapan/penyidikan kepada Pengadilan Rakyat. Dan saya yakin hanya Pengadilan Rakyat yang bisa memberantas dan membuat jera anjing2 Narkotika dan tidak berani lagi main2 dengan Rakyat Indonesia yang dengan mudah mempermainkan HUKUM. Salaam dan HIDUP INDONESIA KU YANG TERCINTA. MERDEKA…..

  20. akhta berkata

    Negara menjadi pelaksana putusan melalui aparat / pegawai pemerintah yang ditunjuk untuk menegakkan hukum. UU telah mengatur demikian. Jika “rakyat” sebagai pelaksana, itu juga melanggar hukum.

  21. winda berkata

    kira2 minimal berapa lama

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: